nusakini.com-- Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar penyerapan anggaran BNPP pada akhir tahun nanti bisa optimal. Setidaknya, ditargetkan anggaran tersebut bisa diserap sampai 90 persen. 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam Apel Upacara Bendera di BNPP sekaligus melantik pejabat eselon IV instansi tersebut, Senin (31/10). Dalam pidatonya selaku inspektur upacara, Tjahjo mengingatkan agar jelang akhir tahun ini realisasi penyerapan anggaran segera dilaksanakan. 

“Realisasi penyerapan anggaran setidaknya minimal 90 persen,” kata Tjahjo. 

Namun, tentunya, kata dia, harus tetap memperhatikan aspek transparansi serta akuntabilitas. BNPP diminta untuk tetap mendorong kerjasama, mengkordinasikan dan konsolidasikan pembangunan perbatasan bersama dengan kementerian serta lembaga terkait dan pemerintah daerah. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

BNPP bertugas untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai gerbang masuk ger Indonesia. Dengan memperkuat daerah tersebut, maka kedaulatan bangsa dapat dijaga dengan baik. Ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. 

“Kita lihat Presiden sudah canangkan untuk mempercepat pembangunan perbatasan di negara kita. Semua daerah perbatasan harus kita jaga, jangan sampai ada pihak manapun yang ingin menganggu kedaulatan negara kita,” ujar Mendagri Tjahjo. 

Ia juga menegaskan, para aparatur sipil di lingkup BNPP mulai dari pusat sampai ke daerah harus selalu memonitor dan mencermati gelagat perkembangan serta dinamika di kawasan perbatasan. Selain itu, fungsi pelayanan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan baik. 

"Sebab, selama ini perbatasan ini menjadi pintu masuk ragam kegiatan yang menyangkut perekonomian, sekaligus kehormatan serta harga diri NKRI. Ini harus kita jaga,” kata dia. 

Semua pejabat dan staff perbatasan disamping mengelola manajemen administrasi, juga harus menjadi bagia dari intelejen yang turut mencermati serta amati persoalan di wilayah tersebut.(p/ab)